Korupsi sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
Pendahuluan Korupsi merupakan permasalahan hukum yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun regulasi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi telah dibentuk secara khusus, praktik korupsi tetap terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dengan pelaksanaan dan budaya hukum itu sendiri. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai korupsi, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Secara normatif, pengaturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi. Namun, dalam praktiknya, penerapa...